iklan-banner-01
iklan-banner-02

Maluku Rawan Narkoba

Press Release pencapaian akhir tahun 2017 BNN Provinsi Maluku, Rabu (27/12/2017).
PAMANAWANews, AMBON- Maluku merupakan Provinsi rawan Narkoba tahun 2017. Ini terbukti dari pengungkapan kasus yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku hingga melebihi target sebesar 200 persen.

Hal ini terungkap setelah BNNP Maluku mengeluarkan pencapaian akhir tahun 2017 di Markas BNNP Maluku, Karang Panjang Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (27/12/2017).

Kabid Pemberantasan Narkoba BNNP Maluku AKBP Jhon Wattimena menyampaikan,  berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir peredaran barang mematikan ini. Sejumlah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) telah dilakukan.

Berbagai kegiatan seperti Desiminasi Informasi, Advokasi, Penindakan, Rehabilitasi hingga pemeriksaan urine telah dilakukan mulai di lingkungan Sekolah, Kampus, Instansi Pemerintah, Swasta maupun lingkungan masyarakat.

“Sepanjang tahun 2017, BNNP Maluku telah mengungkap 10 kasus Narkotika dengan 19 tersangka yang merupakan jaringan Nasional. Dari 10 kasus, 8 kasus telah dinyatakan P21 atau lengkap. 10 kasus ini telah melebihi target sebanyak 5 kasus,” kata Wattimena kepada wartawan.

10 kasus yang berhasil diungkap, BNNP Maluku telah menyita sejumlah barang bukti sebanyak 3,11 gram Ganja dan 136,17 gram Shabu.

Selain itu, BNNP Maluku juga sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal Narkotika. 

“Untuk saat ini, barang atau benda yang diamankan diduga ada kaitannya dengan kasus TPPU diantaranya 2 unit kendaraan roda empat dan 7 unit kendaraan roda dua, serta masih terus dilakukan pengembangan atas aset yang lainnya dalam rangka pembuktian di tingkat penyidikan,” jelasnya.

Menurut Wattimena, dalam penindakan yang dilakukan pihaknya tidak memandang latar belakang, jenis kelamin, kewarganegaraan atau status seseorang. 

“Hal ini kami lakukan untuk menekan suplay Narkotika serta peredarannya di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Sementara Kabid Rehabilitasi BNNP Maluku Leo Simatupang mengungkapkan, guna menekan jumlah penyalahgunaan Narkotika, BNNP Maluku juga gencar melakukan berbagai upaya untuk mengajak pecandu dan penyalahgunaan Narkotika untuk melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku.

BNNP Maluku juga merehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika hingga pulih. Rehab, tambah Simatupang merupakan langkah yang tepat untuk menekan permintaan terhadap Narkotika. Sebab, apabila demand berkurang maka peredaran Narkotika dapat di tekan.

“Untuk mengurangi angka prevalensi tahun 2017, BNNP Maluku menyiapkan beberapa tempat yang dianggap memenuhi kriteria untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan diantaranya Klinik Pratama Metamorfosa BNNP Maluku, Klinik Pratama BNN Kota Tual dan melakukan kerjasama dengan RSUD Haulussy Ambon, RSKD Ambon, RSUD Tulehu termasuk RSUD Karel Satsuitubun di Tual serta dinas kesehatan kota Ambon untuk beberapa Puskesmas Induk,” ungkapnya.

Berdasarkan data tahun 2017, lanjut Simatupang, pihaknya telah melakukan rehabilitasi rawat jalan di Provinsi Maluku terhadap 38 orang penyalahguna Narkotika. 

“Kami juga melakukan Asesmen terhadap tersangka kasus Narkotika melalui tim Asesmen terpadu sebanyak 93 orang tersangka,” ujarnya.

Sedangkan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Maluku A. Timisela mengatakan, pihaknya juga menekan laju peredaran Narkotika di Maluku dengan melakukan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada 30 Institusi Pemerintah dan Swasta.

“Kita juga lakukan sosialiasi P4GN kepada kelompok masyarakat, pekerja, pelajar, mahasiswa sebanyak 66 kali dengan melibatkan 10.068 orang peserta di seluruh Provinsi Maluku,” jelasnya.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sambung Timisela, pihaknya melakukan berbagai kegiatan berupa rapat kerja dengan masyarakat dalam rangka pemetaan kawasan rawan Narkoba, pemberdayaan masyarakat anti narkoba, pengembangan kebijakan dilingkungan pendidikan, pengembangan kapasitas instansi pemerintah.

“Kami juga lakukan Bimtek P4GN di lingkungan swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba dan melakukan pemeriksaan urine terhadap 1.738 orang,” pungkasnya. (PN-07)

Berita terkait