iklan-banner-02
iklan-banner-02

Tarif Sampah di Malteng Naik, AMJK Protes

PAMANAWANews, MASOHI- Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi (AMJK) memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dalam menaikan tarif sampah yang dinilai merugikan pengusaha.
Sumber Foto: IST

Kenaikan tarif sepihak berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), itu dianggap AMJK yang didalamnya terhimpun 5 Asosiasi pengusaha konstruksi di Malteng, yakni GAPENSI, ASPEKINDO, ASKONAS, AKLINDO dan GAPEKNAS belum disaahkan DPRD Malteng.

"Kami sangat menyayangkan langkah sepihak yang di ambil oleh Pemda Malteng, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, yang menerapkan tarif retribusi sampah bagi masyarakat dan pengusaha tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat," ungkap koordinator AMJK Alan Tampary kepada wartawan di Masohi, Selasa (9/1/2018).

Langkah sepihak yang dilakukan Pemkab, kata Alan, diketahui setelah masyarakat melakukan proses perpanjangan Surat Izin Tanam Usaha (SITU). Kenaikan retribusi sampah awalnya sekitar Rp 140 ribu, kini menjadi jumbo yakni Rp 1,8 juta.

"Ketika masyarakat melakukan proses perpanjangan SITU, tiba-tiba di kejutkan dengan biaya retribusi sampah yang begitu meroket yang hanya mengacu pada Ranperda yang belum selesai dalam bentuk Perda," ungkapnya.

Ranperda, lanjut Alan, belum bisa di katakan sebagai produk hukum yang di hasilkan oleh eksekutif maupun legislatif.

"Semua masih butuh proses sehingga dari Ranperda barulah menjadi Perda. Tindakan yang diambil sangat disayangkan," jelasnya.

Terpisah, salah satu pengusaha yang baru setahun mendirikan perusahannya mengeluhkan biaya yang di patok oleh Pemkab Malteng.

"Bagaimana dengan kami pengusaha yang baru merintis tahun 2016 dan belum pernah mendapatkan proyek APBD," kesal pengusaha itu.

Ia mengeluhkan, modal untuk menjalankan perusahaan belum kembali, tapi oleh Pemkab melakukan pematokan dengan biaya besar.

"Belum juga memiliki modal usaha yang banyak,sudah di patok dengan biaya yang besar itu. Belum juga biaya pengurusan perpanjangan surat-surat lainnya," kesal dia.

Olehnya itu, pengusaha yang enggan namanya disebutkan itu berharap Bupati dapat kembali memikirkan langkah yang diambil begitu besar.

"Tolong di pikirkanlah, jangan seenaknya saja menaikan tarif tanpa memikirkan pengusaha yang baru tumbuh. Pastinya akan mematikan usaha kami," keluhnya.

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malteng, belum dapat dihubungi.(PN-20)

Berita terkait

Berita Populer

iklan-banner-02
iklan-banner-02